Visi

Menjadi lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

 

Misi

  1. Meningkatkan Nilai Guna Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK.
  2. Meningkatkan Peran dan Dukungan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Lainnya di Indonesia.
  3. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Internal PPATK.

Penjelasan atas masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

MISI PERTAMA,
yaitu Meningkatkan Nilai Guna Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK.HA dan HP merupakan produk utama PPATK sebagai FIU. HA dan HP tersebut dihasilkan melalui proses analisis dan pemeriksaan berdasarkan data-data transaksi keuangan mencurigakan yang kredibel. HA dan HP tersebut kemudian disampaikan kepada Apgakum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. HA dan HP yang telah disampaikan diharapkan mempunyai nilai guna bagi Apgakum untuk memroses TPPU dan pendanaan terorisme. Keberhasilan Apgakum untuk menindaklanjuti HA dan HP sangat bergantung pada kualitas dari HA dan HP. Dengan demikian, PPATK selalu berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan kualitas HA dan HP, melalui antara lain peningkatan kepatuhan Pihak Pelapor, peningkatan kualitas pelaporan, peningkatan kualitas database pelaporan, peningkatan kualitas riset TPPU, peningkatan sistem analisis, dan efektivitas penyampaian, serta pemantauan terhadap HA dan HP yang telah disampaikan kepada Apgakum.

MISI KEDUA, yaitu Meningkatkan Peran dan Dukungan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Lainnya di Indonesia. Peran pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh PPATK karena TPPU merupakan kejahatan luar biasa dan bersifat lintas batas, sehingga diperlukan peran dan dukungan berbagai pihak yang berasal dari dalam dan luar negeri.
PPATK berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kerja sama dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri, sehingga penanganan TPPU dan pendanaan terorisme dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, terarah, terukur dan berkesinambungan. Peningkatan peran dan dukungan dilaksanakan, antara lain melalui forum KKN-PP TPPU, MoU dengan instansi dalam negeri maupun pemerintah/FIU negara lain, perluasan kerja sama dalam pengelolaan data, pemberian rekomendasi kepada pemerintah, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada instansi terkait, maupun keikutsertaan dalam berbagai forum internasional terkait AML.

MISI KETIGA,
yaitu Meningkatkan Efektivitas Manajemen Internal PPATK. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPATK memerlukan dukungan manajemen internal yang andal. PPATK akan berupaya untuk meningkatkan kualitas manajemen internal melalui peningkatan kompetensi dan integritas SDM, reformasi birokrasi, penyempurnaan organisasi yang menggambarkan proses bisnis PPATK yang jelas dan terintegrasi, peningkatan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan anggaran PPATK, dan peningkatan peran pengawasan internal. Selain itu, PPATK akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sistem teknologi
informasi. Peningkatan kualitas sistem teknologi informasi tersebut bertujuan untuk mendukung sistem pelaporan, pengelolaan database, sistem analisis, sistem pertukaran informasi, keamanan informasi, dan pengembangan sistem teknologi informasi lainnya dalam mendukung proses bisnis PPATK secara menyeluruh dan terintegrasi.

 

Nilai-Nilai Dasar

  1. Integritas
  2. Tanggung Jawab
  3. Profesionalisme
  4. Kerahasiaan
  5. Kemandirian

 

Tugas, Fungsi dan Wewenang

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
  2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
  3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
  4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain

Ruang Lingkup Kewenangan PPATK

meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;

  1. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  2. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
  3. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
  4. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
  5. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
  6. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

 

Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

 

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

 

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang:

  1. menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
  2. menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
  3. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
  4. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
  5. memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
  6. merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
  7. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

 

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

  1. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
  2. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
  3. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
  4. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
  5. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
  6. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  7. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
  8. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
  10. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
  11. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
  12. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

 

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Maksud dan Tujuan Strategis

Untuk menjabarkan Visi PPATK dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis sebagai indikatornya yang lebih jelas dan terukur. Tujuan strategis tersebut dijelaskan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya di Indonesia.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang andal dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.