Indonesia Perkuat Fokus Penanganan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Bogor – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyelenggarakan sosialisasi terkait dalam hal penguatan pencegahan dan pemberantasan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) kepada sejumlah pihak pelapor PPATK antara lain penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, serta pihak profesi, pada Kamis, 19 Oktober 2023, di Bogor, Jawa Barat. Acara yang digelar secara hybrid ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang selaras terkait Peraturan Bersama PPATK, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kepolisian Negra Republik Indonesia (Polri), dan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten), tentang   Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta dtas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK, Tuti Wahyuningsih, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini lebih dari sekedar dari sosialisasi, namun juga menyatukan persepsi kepada seluruh pihak pelapor PPATK agar tetap satu frekuensi dalam hal pengawasan kegiatan proliferasi senjata pemusnah massal di Indonesia.

“Dengan adanya peraturan bersama ini, kita berharap dapat memiliki satu visi yang sama dalam mengidentifikasi orang-orang terduga pelaku pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, tidak ada lagi perbedaan,” ungkap Deputi wanit pertama di PPATK ini.

Selain itu ia juga menambahkan, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan di dunia.

“Kita saat ini Tengah menjalani asesmen oleh Financial Action Task Force (FATF) untuk menjadi anggota penuh. Momen ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga keamanan negara, bebas dari berabagai praktik penggunaan senjata illegal untuk berbagai tindak kejahatan seperti terorisme, dan lain-lain,” ungkapnya.

Tak kurang dari 300 peserta baik secara daring maupun luring hadir dalam leviathan ini, yang menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten antara lain dari PPATK, Polri, Kemlu, Otoritas Jasa Keuanga (OJK), dan Bappebti. Turut hadir Sekretaris Utama PPATK, Alberd Teddy Benhard Sianipar, Direktur Hukum dan Regulasi PPATK, Fithriadi Muslim, Direktur Strategi dan Kerja Sama Internasional, Diana Soraya Noor, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (MT)